Sabtu, 15 Oktober 2011

Motif dibalik kebijakan-kebijakan pemerintah (bag-1)

Melihat dinamika pergolakan kehidupan saat ini terutama di Indonesia, fenomena-fenomena sosial dan budaya masyarakat terasa semakin cepat perputarannya. Dapat diambil benang merah bahwa kesemuanya itu bermuara pada satu hal, tidak lain tidak bukan adanya kepentingan-kepentingan yang muncul dari individu ataupun kelompok (kelompok ini pun dipengaruhi oleh kepentingan individu yang mampu mempengaruhi individu yang lain). Kepentingan yang muncul ini muncul dari naluri manusia itu sendiri, yaitu naluri untuk menguasai, menonjolkan diri, atau eksistensi diri. Bahasa sederhananya merupakan fitrahnya manusia untuk meraih keinginan-keinginannya, atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nalurinya. Terlepas dari benar-salah nya kepentingan tersebut.

Paling tidak ada beberapa wacana yang akan dibahas pada tulisan ini :

pertama, wacana bbm bersubsidi bagi para pengendara mobil dicabut dan akan disahkan pada tahun 2012 nanti. Wacana ini sudah dilontarkan sejak tahun lalu tetapi tidak dijalankan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan ini, antara lain :

  1. Karena politik pencitraan; pemerintah tengah mengalami banyak kasus didalam internalnya sendiri, dengan menambah kebijakan bbm ditengah-tengah kondisi masyarakat yang sudah jenuh dengan terbongkarnya kasus-kasus pajak,kehakiman-kejaksaan apalagi dengan tidak seimbangnya kesejahteraan kehidupan masyarakat, bisa menimbulkan gejolak sosial yang tinggi apabila kebijakan bbm ini dikeluarkan. Sehingga isu bbm ditunda dulu sampai ada waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakannya, kalaupun terpaksa menerapkan paling tidak ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuat isu ini hilang dengan cara memunculkan isu lain di media massa -seperti terorisme,deradikalisasi,nasionalisme- sehingga fokus pembahasan bbm ini tidak menjadi perbincangan publik, atau dengan menambah aturan lain untuk mendukung kebijakan ini agar nuansa reformasi 1998 tidak muncul kembali.
  2. Persoalan regulasinya yang belum jelas; persiapan regulasi(baca:aturan) yang disusun oleh pemerintah tidak memiliki langkah praktis yang jelas, sehingga bisa jadi tumpang tindih siapa yang layak dapat subsidi, siapa yang tidak layak mendapatkannya.
  3. Pesanan Undang-undang yang dipengaruhi asing; sudah menjadi opini umum bahwa kebijakan pencabutan subsidi merupakan kebijakan fiskal yang harus dilakukan pemerintah untuk menjadi "good government" dan mendapatkan bantuan asing untuk melakukan aktivitas pembangunan yang sudah terangkum dalam RAPBN. Yang kesemuanya itu dipengaruhi oleh ide neo-liberal dengan menerapkan kebijakan-kebijakan seperti; privatisasi BUMN, pencabutan subsidi, dan menaikkan pendapatan negara dengan pajak.

Kedua, isu terkait dengan dikeluarkannya UU intelijen yang sudah disahkan. Muncul pertanyaan mengapa pemerintah begitu "ngotot" untuk mensahkan RUU intelijen menjadi UU intelijen? paling tidak ada 3 alasan untuk menjelaskan hal tersebut:

1. Lagi-lagi untuk politik pencitraan, selagi kasus-kasus yang dialami pemerintah belum dituntaskan penyelesaiannya, dibantu peran media dan lsm-lsm yang berupaya memunculkan terus fenomena kasus tersebut di ranah publik, sehingga rapor merah pemerintah tetap ada, kebijakan ini dikeluarkan agar nilai trend positif pemerintah dalam rangka menjaga keutuhan negara dalam bentuk NKRI dan asas tungalnya UU ini pun disahkan. 

2. "War terorisme" yang disuarakan secara global di lingkup internasional merupakan perang ideologi; kalau UU intelijen ini untuk memberangus lawan politik pemerintahan sekarang seperti yang dikhawatirkan banyak pihak pada zaman orde baru, adalah sesuatu hal yang tidak tepat, mengapa? karena pemerintah ini adalah masa-masa akhir untuk menjabat setelah 2 kali menduduki kursi no 1 di pemerintahan. Apabila UU intelijen digunakan untuk membrangus lawan politiknya justru tidak tepat, lantas ditujukan kepada siapa? Untuk menjawabnya kita perlu mengetahui apa saja yang mempengaruhi sebuah negara dalam mengeluarkan kebijakan. Salah satunya dan dapat dipastikan adalah peranan ideologi atau sudut pandang. Sangatlah tepat untuk membahasnya.

Sudah kita ketahui dunia ini dipengaruhi 3 ideologi besar, sosialisme-komunisme, kapitalisme-sekuler, dan islam. Sejarah bangsa Indonesia juga dalam lingkup ketiga hal tersebut, kelompok nasionalis, sosialis dan islamis merupakan kelompok-kelompok yang membentuk kesepakatan NKRI terlepas telah terjadi perdebatan atau tidak. Dengan munculnya kemenangan pihak nasionalis-religius pada masa lalu sehingga lahirlah NKRI, bukan berarti lantas berhenti tarik-menarik ideologi tadi. Bahkan dalam pemerintahan selanjutnya negara bisa dibawa ke ranah nasionalis-komunis dengan berkuasanya soekarno-hatta, bahkan dimasa-masa akhir hidup soekarno mengatakan apa yang dia lakukan adalah tidak tepat dengan membawa ke arah komunis. Dilanjutkan pada masa soeharto NKRI dibawa ke ranah kapitalisme,dan saat ini pasca reformasi lebih menuju ke arah neo-liberal.

Ketika sosialisme-komunisme sudah hilang dalam bentuk institusi bahkan secara ide, karena negara-negara besar yang masih menganut paham ini misalnya cina, justru terpengaruhi oleh ideologi kapitalisme dengan membawa sosialisme yang kapitalis, maka UU ini tidak lain untuk melawan ideologi terakhir yaitu islam. Islam sebagai sebuah ideologi semakin dikenal dan berkembang, baik di negara yang mayoritasnya muslim ataupun di negara yang sedikti pemeluknya. Karena ide islam ini dibawa oleh "kelompok-kelompok islam" yang dicap sebagai kelompok-kelompok radikal, maka dari itu untuk memberangus ide islam sebagai ideologi, UU intelijen sangat ampuh dan efektif, seperti yang pernah dan bahkan masih terjadi di negeri-negeri timur tengah, eropa, amerika dan afrika.

3. Untuk memuluskan kebijakan-kebijakan yang dipengaruhi asing; hal ini merupakan pandangan umum bahwa UU ini dikarenakan tekanan asing. Perjanjian-perjanjian atau MoU yang disepakati pemerintah untuk "menelurkan" kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan asing, merupakan timbal balik ketika pemerintah ingin mendapatkan posisi strategisnya di ruang lingkup internasional.

Selain kedua wacana diatas, ada wacana lainnya lagi yang layak dibahas juga, misalnya reshuffle kabinet, kalahnya kebijakan pemerintah terhadap freeport dan isu terkait kasus-kasus kriminalitas di negara ini (yang insyaallah pada kesempatan lain bisa dibahas). Apabila kita lihat dari dua kasus diatas yaitu kebijakan subsidi dan RUU intelijen, ada beberapa hal yang dapat disamakan dalam hal motif dan alasan-alasan dalam mengeluarkan kebijakan ini.

Peran asing, dalam hal ini terkait ideologi, merupakan pengaruh utama dari keluarnya kebijakan-kebijakan tersebut untuk mengarah kepada keberpihakan asing yaitu neo-liberal, berpijak dari sini, sesuai dengan maksud dan tujuan idelogi kapitalisme-sekuler yaitu untuk menghilangkan pengaruh ideologi-ideologi lain sepeti sosialisme dan islam maka kebijakan-kebijakannya pun mengarah kepada tegaknya ideologi tersebut.

Ada satu lagi motif yang sama, yaitu politik pencitraan. Untuk menjaga agar pemerintahan ini tetap berjalan dan masing-masing pihak (yaitu antara tuan dan majikannya) yakni para penguasa dan agen pemerintahan mendapatkan keuntungan, maka kebijakan-kebijakan "positif" tadi merupakan point penting untuk ditetapkan. Menjaga opini ditengah-tengah masyarakat bahwa pemerintah sudah melakukan perbaikan-perbaikan dan mencapai kemajuan adalah sesuatu pencitraan yang bertujuan agar berlanjutnya rezim tetap berlangsung terus-menerus. Walaupun telah terjadi pergantian pemimpin -seperti terjadi di negeri-negeri timur tengah pada 1 tahun terakhir- tetapi tanpa pergantian konsep ideologi dan teoritisnya, maka yang menjadi pemenang adalah idelogi yang ada saat ini yaitu Kapitalisme-sekuler.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar